PMK No. 71/2026 — 가산세 감면·이의신청(PMK 118/2024 개정)

PMK No. 71/2026 Pasal I angka 1 (PMK 118/2024 제14조 제2항 h호 개정)

h. melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan, perjanjian, atau kesepakatan di bidang perpajakan.

h. 조세 관련 협정·협약·약정에서 정한 바에 따라 상대국 또는 상대 관할권의 과세당국과 과세 목적의 정보교환을 하는 것.

개정 2026-10-02 시행

PMK No. 71/2026 Pasal I angka 2 (PMK 118/2024 제16조 제5항 개정)

(5) Surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim.

(5) 제4항에서 정한 이의조사 결과 답변서는 출석통지서(Surat Pemberitahuan Untuk Hadir) 발송일 이후 늦어도 10영업일 이내에 제출하여야 한다.

개정 2026-10-02 시행

PMK No. 71/2026 Pasal I angka 3 (PMK 118/2024에 제21A조 신설)

Sanksi administratif termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan: a. sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak; b. sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, kecuali sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; c. sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau e. denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

제21조 a호에서 말하는, 경감 또는 면제될 수 있는 행정제재(토지건물세 행정벌금 포함)는 다음과 같다. a. 부과처분서(Surat Ketetapan Pajak)에 기재된 행정제재. b. 부과처분서 발급과 관련해 발급된 가산세고지서(Surat Tagihan Pajak)에 기재된 행정제재(단, 조세통칙법 제25조 제9항·제27조 제5d항·제27조 제5f항에 따라 발급된 가산세고지서상 행정제재는 제외). c. b호 외 가산세고지서에 기재된 행정제재. d. 토지건물세 부과처분서에 기재된 토지건물세 행정벌금. e. 토지건물세 가산세고지서에 기재된 토지건물세 행정벌금.

신설 2026-10-02 시행

PMK No. 71/2026 Pasal I angka 4 (PMK 118/2024 제23조 제6·7·9항 개정, 제9항은 계산 예시 근거)

(6) Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diperhitungkan terlebih dahulu terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar, kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terhadap sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan.

(6) 부과처분서·가산세고지서·토지건물세 부과처분서·토지건물세 가산세고지서에 대한 납부액은 제5항 a호에서 말하는 미납·과소납 세액, 토지건물세 본세 또는 본세 차액, 토지건물세 미납·과소납액에 먼저 충당한다. (7) 제6항의 납부액이 미납·과소납 세액(또는 토지건물세 본세·차액·미납액)보다 큰 경우, 초과분은 행정제재(가산세) 또는 토지건물세 행정벌금에 충당한다.

개정 2026-10-02 시행

PMK No. 71/2026 Pasal I angka 5 (PMK 118/2024에 제27A조 신설)

Dalam rangka mendorong perekonomian nasional, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk permohonan yang diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

국가경제 진작을 위해, 국세청장은 이 장관령 시행일로부터 2년 이내에 접수된 신청에 한해, 제23조의 요건을 충족하는 부과처분서·토지건물세 부과처분서·가산세고지서·토지건물세 가산세고지서에 대한 행정제재의 경감·면제 또는 토지건물세 행정벌금의 경감을 할 수 있다.

신설 2026-10-02 시행, 시행일부터 2년 한시

PMK No. 71/2026 Pasal I angka 6 (PMK 118/2024 제32조 제2항 개정)

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan: a. Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 1. tidak diajukan keberatan; atau 2. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; b. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 1. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a; 2. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau 3. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan; c. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 1. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d; 2. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; 3. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak dipertimbangkan; atau 4. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak; atau d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: 1. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan; 2. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau 3. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan.

(2) 제1항의 부정확한 부과처분서의 경정 또는 취소 신청(부정확한 토지건물세 과세통지서 및 토지건물세 부과처분서의 경정 또는 취소 신청 포함)은 다음 요건을 충족하는 경우에만 제기할 수 있다. a. 부과처분서, 토지건물세 과세통지서 또는 토지건물세 부과처분서가: 1. 이의신청되지 아니하였을 것; 또는 2. 이의신청되었으나 심리 대상이 되지 아니하였을 것; b. 부과처분서 또는 토지건물세 부과처분서가: 1. 제21조 a호의 행정제재 경감 또는 면제 신청, 또는 토지건물세 행정벌금 경감 신청이 제기되지 아니하였을 것; 2. 제21조 a호의 행정제재 경감 또는 면제 신청, 또는 토지건물세 행정벌금 경감 신청이 제기되었으나 철회되었고 국세청장이 그 납세의무자의 철회 신청을 승인하였을 것; 또는 3. 제21조 a호의 행정제재 경감 또는 면제 신청, 또는 토지건물세 행정벌금 경감 신청이 제기되었으나 심리 대상이 되지 아니하였을 것; c. 부과처분서 또는 토지건물세 부과처분서가: 1. 제21조 d호의 조사 결과에 따른 부과처분서의 취소 신청이 제기되어 있지 아니할 것; 2. 제21조 d호의 조사 결과에 따른 부과처분서의 취소 신청이 제기되었으나 철회되었고 국세청장이 그 납세의무자의 철회 신청을 승인하였을 것; 3. 제21조 d호의 조사 결과에 따른 부과처분서의 취소 신청이 제기되었으나 심리 대상이 되지 아니하였을 것; 또는 4. 제21조 d호의 조사 결과에 따른 부과처분서의 취소 신청이 제기되었으나 그 신청이 거부되었을 것; 또는 d. 토지건물세 과세통지서 또는 토지건물세 부과처분서가: 1. 토지건물세법 제19조의 토지건물세 경감 신청이 제기되지 아니하였을 것; 2. 토지건물세법 제19조의 토지건물세 경감 신청이 제기되었으나 철회되었고 국세청장이 그 납세의무자의 철회 신청을 승인하였을 것; 또는 3. 토지건물세법 제19조의 토지건물세 경감 신청이 제기되었으나 반송되어 신청으로 보지 아니하게 되었을 것.

개정 2026-10-02 시행