UU Pengaturan Reforma Agraria — 토지개혁법

Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria (2026-09-22), 3쪽

(…) atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(…) 인도네시아공화국 대통령의 이름으로 밝힌다. 토지개혁 규율에 관한 법률안을 법률로 제정하는 데 동의한다.

DPR 본회의 가결·정부 동의 2026-09-22 · 공포 전

Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria (2026-09-22), 3쪽

Selain itu, kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat atau delegasi dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai: (…) 3) tata cara pemindahan status BMN/BMN dan/atau aset BUMN/BUMD; (…) 6) penataan dan pengendalian serta pembatasan tanah; 7) penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah; (…)

아울러 정부는 이 법률안이 위임한 하위 법령을 완성하겠다고 약속한다. 그 가운데 정부령(PP)이 정할 사항은 다음과 같다. (…) 3) BMN/BMN 및/또는 국영·지방공기업 자산의 지위 이전 절차 (…) 6) 토지의 정비·통제와 제한 7) 토지 지배·소유의 최소 한도와 최대 한도 결정 (…)

2026-09-22

Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria (2026-09-22), 4쪽

dan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai: (…) 2) pembentukan, tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria; (…) 5) peringatan tertulis, pencabutan dan pemberian hak kepada pihak lain.

그리고 대통령령(Perpres)이 정할 사항은 다음과 같다. (…) 2) 토지개혁집행기구의 설립·임무·기능·권한·조직 구조 (…) 5) 서면 경고, 권리의 취소와 타인에 대한 권리 부여

2026-09-22

UU No. 5/1960 (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), Pasal 17 ayat (1)–(3)

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

제17조
(1) 제7조를 고려하여, 제2조 제3항의 목적을 위해 토지 면적의 최대 및/또는 최소를 정한다. 그 대상은 한 가구 또는 법인이 제16조의 권리로 보유할 수 있는 토지다. (2) 제1항의 최대 한도는 짧은 기간 안에 법령으로 정한다. (3) 제2항의 최대 한도를 넘는 토지는 정부가 보상하고 거둔다. 거둔 토지는 정부령에 따라 필요한 국민에게 나눠 준다.

제정·공포 1960-09-24

Perppu No. 56/1960 (Penetapan Luas Tanah Pertanian), Pasal 1 ayat (4)

(4) Luas maksimum tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku terhadap tanah pertanian : a. yang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah ; b. yang dikuasai oleh badan-badan hukum.

제1조
(4) 이 조 제2항의 최대 면적은 다음 농지에 적용하지 않는다. a. 경작권(hak guna-usaha)이나 정부에서 얻은 그 밖의 한시적·제한적 권리로 지배하는 농지 b. 법인이 지배하는 농지

제정·공포 1960-12-29 · 시행 1961-01-01

PP No. 26/2021 (Penyelenggaraan Bidang Pertanian), Pasal 3 ayat (1)–(3), PP No. 52/2023으로 개정된 문언

(1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi: a. kelapa sawit maksimum 100.000 (seratus ribu) hektare; (…) (2) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional. (3) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat.

제3조
(1) 농장 기업이 지켜야 할 제2조 제2항의 최대 한도는 다음과 같다. a. 팜(kelapa sawit) 최대 100,000(십만)헥타르 (…) (2) 제1항의 최대 한도는 한 농장 기업에 전국 단위로 적용한다. (3) 제1항과 제2항의 최대 한도는 중앙정부가 임무를 준 국영기업 및/또는 그 자회사에는 적용하지 않는다.

시행 2021-02-02 · 제3항 신설(PP 52/2023) 2023-11-10