POJK No. 4/2024 — 지분 보유·변동·담보 보고

POJK No. 4/2024 Pasal 2 ayat (1)~(3), (7)

(1) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Selain anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Pihak yang juga wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung meliputi: a. setiap Pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen); dan b. Pihak yang merupakan pengendali Perusahaan Terbuka. (3) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5% (lima persen) wajib melaporkan perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan segera paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka.

(1) 직접 또는 간접으로 의결권 있는 주식을 보유한 이사(Direksi) 또는 감사(Dewan Komisaris) 구성원은 그 주식에 대한 의결권 보유 및 그 변동을 금융감독청(Otoritas Jasa Keuangan)에 보고하여야 한다. (2) 제1항의 이사·감사 외에도, 상장사 주식에 대한 직접 또는 간접 의결권 보유 및 그 변동을 금융감독청에 보고하여야 하는 자(Pihak)는 다음 각 호와 같다. a. 의결권 있는 주식을 최소 5%(lima persen) 보유한 모든 자; 및 b. 상장사의 지배주주(pengendali)에 해당하는 자. (3) 제2항 a호에서 정한 자로서 의결권 있는 주식 보유 비율이 5% 미만으로 하락한 자는 그 변동을 금융감독청에 보고하여야 한다. (7) 제1항 및 제2항의 보고는 의결권 있는 주식의 보유 또는 그 변동이 발생한 날로부터 늦어도 영업일 기준 5일 이내에 신속히 제출하여야 한다.

보고 기한 영업일 기준 5일(전자보고 체계 가동 시 제7조 제2항에 따라 3일로 단축)

POJK No. 4/2024 Pasal 2 ayat (5)~(6)

(5) Kewajiban penyampaian laporan perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku atas setiap perubahan satuan persentase kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka yang mempunyai hak suara dari satuan persentase sebelumnya. (6) Jika perubahan persentase kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan angka pecahan, persentase kepemilikan dibulatkan ke bawah untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan satuan persentase.

(5) 제2항에서 정한 자의 지분 변동 보고 의무는, 상장사 의결권 있는 주식 보유 비율이 직전 정수 단위에서 다른 정수 단위로 변동할 때마다 적용된다. (6) 제5항의 지분 비율 변동이 소수를 포함하는 경우, 정수 단위 변동 여부를 판단하기 위해 그 비율을 절사(소수점 이하 버림)한다.

해당 없음

POJK No. 4/2024 Pasal 3 ayat (5)

Pihak yang mengalami perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka dikecualikan dari ketentuan mengenai kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jika perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka terjadi akibat: a. aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka berupa penambahan modal dengan atau tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau b. aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka tanpa adanya transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham.

상장사 의결권 있는 주식 보유에 변동이 생긴 자는, 그 변동이 다음 각 호의 사유로 발생한 경우 제2조에서 정한 보고 의무의 적용을 제외한다. a. 신주인수권 부여 여부를 불문하고 상장사가 실시하는 유상증자에 따른 경우; 또는 b. 주주의 거래 없이 상장사가 실시하는 회사 행위(aksi korporasi)에 따른 경우.

해당 없음

POJK No. 4/2024 Pasal 4 ayat (2)

Dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan oleh pengendali Perusahaan Terbuka, ditambahkan penjelasan bagi pengendali Perusahaan Terbuka untuk tetap akan mempertahankan pengendaliannya atau tidak.

지분 변동이 상장사의 지배주주(pengendali)에 의한 경우, 그 지배주주가 지배력을 계속 유지할 것인지 여부에 관한 설명을 추가로 기재한다.

해당 없음

POJK No. 4/2024 Pasal 6 ayat (1)~(3)

(1) Pemegang saham yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku atas Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) dari hak suara. (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari 1 (satu) kali atau akumulasi dari beberapa kali Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

(1) 상장사 주식 담보 제공 행위(Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka)를 한 주주는 그 담보 제공 행위를 금융감독청에 보고하여야 한다. (2) 제1항의 보고 의무는 의결권 기준 최소 5%에 해당하는 주식 담보 제공 행위에 적용된다. (3) 제2항의 비율은 1회의 담보 제공 행위 또는 여러 차례에 걸친 담보 제공 행위의 누적으로 산정한다.

해당 없음

POJK No. 4/2024 Pasal 7 ayat (1)~(2), Pasal 8 ayat (1)

Pasal 7 (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan secara elektronik, penyampaian: a. laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2); dan b. laporan Aktivitas Menjaminkan saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak: a. terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka; atau b. ditandatanganinya perjanjian Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka yang menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Pasal 8 (1) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (6), dan Pasal 7 ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama pada hari kerja berikutnya.

제7조 (1) 금융감독청이 전자보고 시스템을 갖춘 경우, a. 제2조 제1항·제2항의 지분 보고와 b. 제6조 제1항의 주식 담보 보고는 그 전자 시스템을 통해 금융감독청에 제출하여야 한다. (2) 제1항의 보고는 a. 의결권 있는 주식의 보유 또는 그 변동이 발생한 날, 또는 b. 제6조 제2항의 요건을 충족시키는 주식 담보 제공 계약의 체결일로부터 늦어도 영업일 기준 3일 이내에 신속히 제출하여야 한다. 제8조 (1) 제2조 제7항, 제3조 제3항, 제6조 제6항, 제7조 제2항에서 정한 보고 기한이 공휴일에 해당하는 경우, 다음 영업일까지 금융감독청에 보고를 제출하여야 한다.

전자보고 시스템 도입 전 5영업일(제2조 제7항·제6조 제6항) / 도입 후 3영업일(제7조 제2항)

POJK No. 4/2024 Pasal 9 ayat (1), (4)

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), Pasal 3 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), ayat (6), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran.

(1) 제2조 제1항·제2항·제3항·제7항, 제3조 제4항, 제6조 제1항·제6항, 제7조 제1항·제2항, 제8조 제1항에서 정한 사항을 위반한 모든 자는 행정제재를 받는다. (4) 제1항의 행정제재는 다음 각 호와 같다. a. 서면경고; b. 과태료(일정 금액을 납부할 의무); c. 영업활동 제한; d. 영업활동 정지; e. 영업허가 취소; f. 승인 취소; 및/또는 g. 등록 취소.

해당 없음