Perpres No. 5/2025 — 산림정비 태스크포스

Perpres No. 5/2025, Pasal 2

(1) Untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara, Pemerintah Pusat melakukan tindakan pemerintah berupa penertiban Kawasan Hutan.
(2) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan penguasaan Kawasan Hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제2조
(1) 산림지역 내 광업·농장 및/또는 그 밖의 활동에 관한 관리 처리·개선과 국가수입의 최적화를 위하여, 중앙정부는 산림지역 정비(penertiban Kawasan Hutan)라는 형태의 정부 조치를 한다.
(2) 제1항에서 정한 산림지역 정비는 법령에 부합하지 않게 산림지역을 지배하는 모든 자를 대상으로 한다.

제정·공포 2025-01-21

Perpres No. 5/2025, Pasal 3

Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:
a. Pengenaan Denda Administratif;
b. Penguasaan Kembali Kawasan Hutan; dan/atau
c. pemulihan aset di Kawasan Hutan.

제3조
제2조에서 정한 산림지역 정비는 다음 각 호로 한다.
a. 행정벌금(Denda Administratif) 부과
b. 산림지역 환수(Penguasaan Kembali)
c. 산림지역 내 자산 회복(pemulihan aset)

—

Perpres No. 5/2025, Pasal 4

(1) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Hutan Lindung yang:
a. telah memiliki Perizinan Berusaha namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;
b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;
c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau
d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.
(2) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di Kawasan Hutan Produksi yang:
a. memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;
b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;
c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau
d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.

제4조
(1) 제3조에서 정한 산림지역 정비는, 보전림(Hutan Konservasi) 및/또는 보호림 (Hutan Lindung) 안에서 지역이용·환경서비스이용·비목재임산물채취 이외의 광업·농장 및/또는 그 밖의 활동을 하는 자로서 다음 각 호에 해당하는 모든 자를 대상으로 한다.
a. 사업허가(Perizinan Berusaha)는 있으나 임업 분야 허가가 없는 경우 — 행정벌금 제재를 부과하고 환수를 한다.
b. 사업허가의 구성요소 중 하나를 갖추지 못한 경우 — 행정벌금 제재를 부과하고 환수를 한다.
c. 사업허가가 없는 경우 — 행정벌금 제재, 법령에 따른 형사제재를 부과하고 환수를 한다.
d. 사업허가는 있으나 위법하게 취득한 경우 — 법령에 따라 처리하고 행정벌금 제재를 부과하며 환수를 한다.
(2) 제3조에서 정한 산림지역 정비는, 생산림(Hutan Produksi)에서 광업·농장 및/또는 그 밖의 활동을 하는 자로서 다음 각 호에 해당하는 모든 자를 대상으로 한다.
a. 사업허가는 있으나 법령에 따른 기본요건 및 그 밖의 요건을 충족하지 못한 경우 — 행정벌금 제재를 부과하고 환수를 할 수 있다.
b. 사업허가의 구성요소 중 하나를 갖추지 못한 경우 — 행정벌금 제재를 부과하고 환수를 할 수 있다.
c. 사업허가가 없는 경우 — 행정벌금 제재, 법령에 따른 형사제재를 부과하고 환수를 한다.
d. 사업허가는 있으나 위법하게 취득한 경우 — 법령에 따라 처리하고 행정벌금 제재를 부과하며 환수를 한다.

—

Perpres No. 5/2025, Pasal 7

Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제7조
제3조에서 정한 산림지역 정비는 법령에 따른 형사책임을 소멸시키지 아니한다.

—

Perpres No. 5/2025, Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah yang selanjutnya disebut Satgas.
(2) Satgas memiliki tugas melaksanakan penertiban Kawasan Hutan melalui penagihan Denda Administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan, dan/atau pemulihan aset di Kawasan Hutan.
(3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

제8조
(1) 제3조에서 정한 산림지역 정비를 시행하기 위하여, 이 대통령령으로 산림지역정비태스크포스(Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, 이하 “Satgas”) 또는 운영위원장(Ketua Pengarah)이 정하는 다른 명칭의 조직을 설치한다.
(2) Satgas는 행정벌금 징수, 산림지역 환수 및/또는 산림지역 내 자산 회복을 통하여 산림지역 정비를 시행하는 임무를 가진다.
(3) 제1항에서 정한 Satgas는 대통령 직속으로 두고 대통령에 대하여 책임을 진다.

—

Perpres No. 5/2025, Pasal 9-10

Pasal 9 Satgas terdiri atas:
a. Pengarah; dan
b. Pelaksana.
Pasal 10
(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
a. Ketua: Menteri Pertahanan;
b. Wakil Ketua I: Jaksa Agung; Wakil Ketua II: Panglima Tentara Nasional Indonesia; Wakil Ketua III: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Anggota: 1. Menteri Kehutanan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Lingkungan Hidup; dan 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. memberikan arahan strategis dalam penertiban Kawasan Hutan; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penertiban Kawasan Hutan.

제9조 Satgas는 다음 각 호로 구성한다.
a. 운영위원회(Pengarah)
b. 실행단(Pelaksana)
제10조
(1) 제9조 a호에서 정한 운영위원회는 다음과 같이 구성한다.
a. 위원장: 국방부장관
b. 부위원장 I: 검찰총장; 부위원장 II: 인도네시아국군사령관; 부위원장 III: 인도네시아경찰청장
c. 위원: 1. 산림부장관 2. 에너지광물자원부장관 3. 농업부장관 4. 국토공간계획부장관/ 국가토지청장 5. 재무부장관 6. 환경부장관/환경청장 7. 재정개발감독청장
(2) 제1항에서 정한 운영위원회는 다음 임무를 가진다.
a. 산림지역 정비에 관한 전략적 방향 제시
b. 산림지역 정비 시행에 대한 모니터링·평가

—