PBI No. 6/2026 — 소비자보호 표준약관

Pasal 55

(1) Penyelenggara wajib memiliki unit khusus Pelindungan Konsumen.
(2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi Pelindungan Konsumen meliputi:
a. fungsi penanganan Pengaduan Konsumen;
b. fungsi pelindungan aset dan data Konsumen;
c. fungsi edukasi; dan
d. fungsi lain yang terkait dengan Pelindungan Konsumen.
(3) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirangkap oleh unit atau fungsi lain.
(4) Perangkapan unit khusus atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada pegawai Penyelenggara.

(1) 수행기관은 소비자보호 전담조직을 두어야 한다.
(2) 제1항의 전담조직은 다음을 포함하는 소비자보호 기능을 가진다.
a. 소비자 민원 처리 기능
b. 소비자 자산·데이터 보호 기능
c. 교육 기능
d. 소비자보호와 관련된 그 밖의 기능
(3) 제1항의 전담조직 또는 제2항의 기능은 다른 조직이나 기능이 겸임할 수 있다.
(4) 제3항의 겸임은 수행기관 직원의 이해충돌을 피하는 방식으로 하여야 한다.

2026-06-30 시행(제127조)

Pasal 66

(1) Penyelenggara dilarang membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku yang berisi:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Konsumen;
b. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Penyelenggara menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara;
c. memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek Perjanjian Baku untuk produk dan/atau layanan;
d. menyatakan bahwa Penyelenggara dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah Perjanjian Baku disetujui atau disepakati;
e. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh Penyelenggara terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf d setelah Perjanjian Baku ditandatangani oleh Konsumen;
f. memberikan kewenangan bagi Penyelenggara untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausul;
g. menyatakan bahwa Penyelenggara memiliki wewenang untuk menafsirkan arti Perjanjian Baku secara sepihak;
h. menyatakan bahwa Penyelenggara membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Penyelenggara;
i. membatasi hak Konsumen untuk menggugat Penyelenggara ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian;
j. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen ketika terjadi Sengketa terkait dengan perjanjian; dan
k. memberikan data dan/atau informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Konsumen.
(2) Penyelenggara dilarang mencantumkan klausul baku yang letak, bentuk, atau pengungkapannya sulit dilihat, dibaca, dipahami, atau yang menimbulkan ambiguitas bagi Konsumen.

(1) 수행기관은 다음 내용을 담은 표준약관 조항을 작성하거나 사용하여서는 아니 된다.
a. 수행기관의 책임 또는 의무를 소비자에게 전가한다고 정하는 것
b. 소비자가 구매한 상품·서비스의 효용 상실이 수행기관의 책임이 아니라고 수행기관이 정하는 경우, 소비자에게 입증 의무를 지우는 것
c. 수행기관에게 상품·서비스의 효용을 줄이거나, 그 상품·서비스에 관한 표준약관의 대상인 소비자의 재산을 줄일 권리를 주는 것
d. 표준약관이 승인되거나 합의된 뒤 수행기관이 일방적으로 추가·변경하거나 후속 규정을 둘 수 있다고 정하는 것
e. 소비자가 표준약관에 서명한 뒤 d호에서 정한 규정에 대한 수행기관의 일방적 변경에 따른다고 정하는 것
f. 수행기관에게 어느 조항의 효력을 회피하거나 제한할 권한을 주는 것
g. 수행기관이 표준약관의 뜻을 일방적으로 해석할 권한을 가진다고 정하는 것
h. 수행기관이 자신을 위해 행위하는 직원 또는 제3자의 과실·부주의에 대한 책임을 제한한다고 정하는 것
i. 계약과 관련한 분쟁이 발생할 때 소비자가 수행기관을 제소할 권리를 제한하는 것
j. 계약과 관련한 분쟁이 발생할 때 소비자가 제출할 수 있는 증거를 제한하는 것
k. 소비자의 동의 없이 제3자에게 데이터·정보를 제공하는 것
(2) 수행기관은 위치·형식·표현 방식이 소비자가 보기·읽기·이해하기 어렵거나 소비자에게 모호함을 일으키는 표준약관 조항을 두어서는 아니 된다.

2026-06-30 시행(제127조), 기존 약관 조정 시한 2026년 12월 말(제124조 나호)

Pasal 67

(1) Penyelenggara wajib melakukan uji kepatuhan terhadap setiap Perjanjian Baku sebelum digunakan.
(2) Uji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. identifikasi klausul yang berpotensi merugikan Konsumen;
b. pengujian keterbacaan dan pemahaman;
c. pengujian proporsionalitas pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
d. pengujian kewajaran biaya, penalti, dan perubahan klausul.
(3) Penyelenggara wajib memastikan Perjanjian Baku yang telah melalui uji kepatuhan mendapatkan persetujuan direksi atau yang setara sebelum digunakan.
(4) Penyelenggara wajib mendokumentasikan hasil uji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) 수행기관은 모든 표준약관에 대해 사용 전에 준수심사를 하여야 한다.
(2) 제1항의 준수심사는 최소한 다음을 포함하여야 한다.
a. 소비자에게 불리할 수 있는 조항의 식별
b. 가독성·이해도 심사
c. 권리·의무·책임 배분의 비례성 심사
d. 비용·위약금·조항 변경의 합리성 심사
(3) 수행기관은 준수심사를 거친 표준약관이 사용 전에 이사회 또는 이에 준하는 기구의 승인을 받도록 하여야 한다.
(4) 수행기관은 제1항의 준수심사 결과를 문서로 기록하여야 한다.

2026-06-30 시행(제127조)

Pasal 69

(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), dan/atau Pasal 67 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan untuk sebagian atau seluruhnya;
c. penghentian sementara sebagian atau sementara seluruhnya;
d. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, atau yang setara pada Penyelenggara; dan/atau
e. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan/atau batas pemenuhan dalam jangka waktu tertentu.
(3) Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) 제60조 제1항, 제61조, 제62조, 제63조, 제64조 제1항, 제66조, 제67조 제1항, 제67조 제3항 또는 제67조 제4항을 위반한 수행기관에는 다음의 행정제재를 부과한다.
a. 서면경고
b. 상품·서비스의 일부 또는 전부 제한
c. 일부 또는 전부의 일시 정지
d. 이사·감사 또는 이에 준하는 자의 해임 명령 또는 권고
e. 인가·지정·승인의 취소
(2) 제1항의 행정제재는 위반의 정도 또는 정해진 기간 안의 이행 한도에 따라 부과한다.
(3) BI는 제1항의 행정제재 부과를 공중에 공표할 수 있다.
(4) 행정제재 부과 절차에 관한 사항은 Peraturan Anggota Dewan Gubernur(PADG)로 정한다.

2026-06-30 시행(제127조)

Pasal 124

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
a. Penyelenggara yang tidak menjadi objek pengaturan Pelindungan Konsumen sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku;
b. Perjanjian Baku yang telah dibuat sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku wajib disesuaikan oleh Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku; dan
c. Penyelenggara yang belum memiliki unit khusus Pelindungan Konsumen sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib membentuk unit khusus Pelindungan Konsumen dan memenuhi ketentuan mengenai unit khusus Pelindungan Konsumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku.

이 BI규정이 시행되는 때:
a. 이 BI규정 시행 전에는 소비자보호 규율 대상이 아니었던 수행기관은, 이 BI규정 시행일부터 늦어도 6개월 이내에 이 BI규정의 모든 규정을 이행하여야 한다.
b. 이 BI규정 시행 전에 작성된 표준약관은, 수행기관이 이 BI규정 시행일부터 늦어도 6개월 이내에 맞추어 조정하여야 한다.
c. 이 BI규정 시행 전에 소비자보호 전담조직이 없었던 수행기관은, 이 BI규정 시행일부터 늦어도 6개월 이내에 소비자보호 전담조직을 설치하고 전담조직에 관한 규정을 충족하여야 한다.

기산일 2026-06-30(시행일), 시한 2026년 12월 말(6개월)