POJK No. 17/2026 — 은행 사업계획

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 1 angka 1-2

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.

1. 이하 “은행”이라 하는 일반은행은 관행적 방식 또는 샤리아 원칙에 따라 사업을 영위하며, 그 업무에서 지급결제 서비스를 제공하는 은행을 말한다. 해외에 본점을 둔 은행의 지점도 포함한다. 2. 이하 “KCBLN”이라 하는 해외 소재 은행의 인도네시아 내 지점은, 해외에 법인격과 본점을 둔 은행의 지점인 은행을 말한다.

시행 2026-09-30

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 13 huruf h

Rencana penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling sedikit memuat: … h. rencana pemberian kredit atau pembiayaan lain, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, termasuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka mendukung perekonomian nasional;

제6조 huruf g의 자금 제공 계획은 최소한 다음을 담는다. … h. huruf a부터 huruf g까지에 해당하지 않는 그 밖의 대출·여신 제공 계획. 국가 경제를 지원하기 위한 대출·여신 제공을 포함한다.

시행 2026-09-30

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 14 ayat (1)-(3)

(1) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit memuat: a. nama perusahaan, termasuk bidang usaha; b. tujuan penyertaan modal; c. proyeksi penyertaan modal; dan d. persentase kepemilikan, termasuk aspek pengendalian. (2) Ketentuan rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyertaan modal hasil pemisahan unit usaha syariah dari bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. (3) Rencana divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h paling sedikit memuat: a. nama perusahaan, termasuk bidang usaha; b. alasan dilakukannya divestasi; c. persentase saham yang akan didivestasikan; d. perkiraan jumlah dana yang diperoleh dari divestasi; dan e. analisis dampak divestasi terhadap kinerja Bank.

(1) 제6조 huruf h의 지분 투자 계획은 최소한 다음을 담는다. a. 업종을 포함한 회사명, b. 지분 투자의 목적, c. 지분 투자 전망, 및 d. 지배력 측면을 포함한 지분 보유 비율. (2) 제1항의 지분 투자 계획 규정은, 샤리아 유닛을 보유한 관행적 일반은행에서 그 샤리아 유닛이 분리돼 생긴 지분 투자에도 마찬가지로 적용된다. (3) 제6조 huruf h의 지분 매각(divestasi) 계획은 최소한 다음을 담는다. a. 업종을 포함한 회사명, b. 지분 매각을 하는 이유, c. 매각할 주식 비율, d. 매각으로 얻을 것으로 예상되는 자금 규모, 및 e. 매각이 은행 실적에 미치는 영향 분석.

시행 2026-09-30

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 15

Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i paling sedikit memuat: a. proyeksi pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum; dan b. rencana: 1. perubahan modal, bagi Bank selain KCBLN; dan 2. perubahan dana usaha, bagi KCBLN.

제6조 huruf i의 자본 계획은 최소한 다음을 담는다. a. 최소자본적정성(KPMM) 의무 충족 전망, 및 b. 다음의 계획: 1. KCBLN이 아닌 은행의 경우 자본(modal) 변경 계획, 및 2. KCBLN의 경우 영업기금(dana usaha) 변경 계획.

시행 2026-09-30

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2)

Pasal 21 (1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Pasal 22 (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.

제21조 (1) 은행은 제2조 제1항의 사업계획을, 그 사업계획이 적용되는 연도가 시작되기 전 늦어도 11월 30일까지 금융감독청에 제출하여야 한다. 제22조 (2) 제1항의 사업계획 변경은 1회만 할 수 있고, 늦어도 해당 연도 6월 30일까지 금융감독청에 제출하여야 한다.

매년 11월 30일(제출), 변경 시 해당 연도 6월 30일까지(1회 한)

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 32, Pasal 33 ayat (1)-(3)

Pasal 32 (1) Bank menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya, pertama kali untuk Rencana Bisnis tahun 2028. (2) Bank menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya, pertama kali untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis triwulan kesatu tahun 2028. (3) Bank menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya, pertama kali untuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester kesatu tahun 2028. Pasal 33 (1) Bank menyampaikan: a. Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis tahun 2027; b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis triwulanan tahun 2027; dan c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semesteran tahun 2027, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. (3) Bank menyampaikan: a. rencana divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan b. rencana perubahan dana usaha, bagi KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2, untuk Rencana Bisnis tahun 2027 pada cakupan “informasi lainnya” sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

제32조 (1) 은행은 이 금융감독청규정과 그 시행규정에 따라 사업계획을 금융감독청에 제출한다. 이는 2028년 사업계획부터 처음 적용된다. (2) 은행은 이 금융감독청규정과 그 시행규정에 따라 실적보고를 금융감독청에 제출한다. 이는 2028년 1분기 실적보고부터 처음 적용된다. (3) 은행은 이 금융감독청규정과 그 시행규정에 따라 감독보고를 금융감독청에 제출한다. 이는 2028년 상반기 감독보고부터 처음 적용된다. 제33조 (1) 은행은 다음을 제출한다. a. 2027년 사업계획 또는 그 조정, b. 2027년 분기별 실적보고, 및 c. 2027년 반기별 감독보고, 이는 금융감독청규정 제5/POJK.03/2016호(은행 사업계획)에 따른다. (2) 제1항의 규정을 위반하는 경우, 은행은 금융감독청규정 제5/POJK.03/2016호(은행 사업계획)에 따른 제재를 받는다. (3) 은행은 다음을 제출한다. a. 제14조 제3항의 지분 매각 계획, 및 b. 제15조 huruf b 2호의, KCBLN의 경우 영업기금 변경 계획, 이는 2027년 사업계획의 “기타 정보” 범위에서, 금융감독청규정 제5/POJK.03/2016호(은행 사업계획)에 따라 제출한다.

2027년분(구법 기준) → 2028년분부터 신규 체제 전면 적용(Pasal 32)

Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2026 · Pasal 35, Pasal 36

Pasal 35 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

제35조 이 금융감독청규정이 시행되는 때, 금융감독청규정 제5/POJK.03/2016호 (은행 사업계획, 2016년 인도네시아 관보 제17호, 부속 관보 제5841호)는 폐지되고 효력을 잃는다. 제36조 이 금융감독청규정은 공포일에 시행된다.

시행·폐지 2026-09-30